Subsidi Pupuk

Anggaran Subsidi Pupuk Organik Dicabut, 

Ini Alasan DPR

By Septian Deny  on 11 Feb 2014 at 17:05 WIB

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berniat mencabut anggaran subsidi pupuk organik dengan mempertimbangkan sejumlah alasan. Selama ini subsidi pupuk organik pun juga tidak langsung dirasakan oleh petani.Ketua Komisi IV DPR RI, Rohmaturmurzy mengatakan, pencabutan subsidi pada pupuk organik lantaran kebutuhan akan pupuk tersebut lebih kecil dibandingkan pupuk anorganik sehingga subsidinya pun direlokasi ke pupuk anorganik."Hasil raker bersama Kementan, memang dilakukan realokasi, karena tahun 2013 mengalami kekurangan pupuk anorganik, makanya kita realokasikan subsidi pupuk organik kesana," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Alasan lain, dia menilai saat ini petani dapat memproduksi pupuk organik sendiri melalui program Kementerian Pertanian yakni UPO. Selain itu, subsidi yang selama ini ditujukan untuk pupuk organik ini tidak langsung ke petani, melainkan ke pabrik-pabrik pembuat pupuk. "Ini sudah salah sejak awal desain tata niaganya, harusnya bisa diproduksi rakyat sendiri bukan harus bergantung pada pemerintah," lanjutnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR, Wan Abubakar menyebutkan, keputusan untuk menyetop subsidi pupuk organik ini akan menghemat anggaran subsidi pupuk mencapai 50%. Namun diakuinya keputusan ini realokasi subsidi ini belum final.  "Subsidi organik agar mengurangi anggaran, ini belum putus. Lebih lanjut bisa menghemat 50% anggaran subsidi pupuk," tandasnya.

Keputusan Komisi IV DPR RI yang mencabut subsidi pupuk organik disesalkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan. Dahlan menilai keputusan pencabutan subsidi tersebut berpengaruh terhadap upaya pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan nasional. (Dny/Ahm)

Subsidi Pupuk Organik Dihapus, 180 Pabrik Gulung Tikar

By Nurseffi Dwi Wahyuni  on 17 Feb 2014 at 10:03 WIB
          

Keputusan DPR untuk menghapus subsidi pupuk organik ternyata langsung berdampak kepada para produsen pupuk. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyebutkan sebanyak 180 pabrik pupuk organik harus ditutup.  "Itu sama saja dengan menyuruh pabrik-pabrik tersebut menghentikan kegiatannya. Ada 180 pabrik yang harus tutup. Dan minggu lalu sudah benar-benar tutup," kata Dahlan seperti dikutip dari 

tulisan Manufacturing Hope edisi Senin, 17 Februari 2014.

Menurut Dahlan, penghapusan subsidi pupuk organik diketahui dari surat seorang Direktur Jenderal (Dirjen) yang dilayangkan ke PT Petrokimia Gresik, yang selama ini mengelola subsidi pupuk organik untuk petani.

"Itu berarti PT Petrokimia Gresik yang selama ini menjadi pembeli tunggal pupuk organik hasil dari pabrik-pabrik kecil itu akan menghentikan pembeliannya," ungkap dia.

Selama ini PT Petrokimia Gresik membeli pupuk organik dari pabrik-pabrik tersebut dengan harga Rp 1.200 per kilogram (kg). Pupuk itu diolah kembali dengan teknologi modern dan dibuat standar. Misalnya ditambah mixtro (produk petrokimia).  "Agar bisa sekalian menjadi booster untuk padi," jelasnya.

Tak hanya itu, pupuk itu juga harus dipanaskan dengan suhu 350 derajat celsius untuk mematikan gulma, bakteri, dan jamur yang merugikan tanaman padi. Setelah itu pupuk tersebut dijual ke petani dengan harga Rp 500 per kg. "Dengan demikian, pemerintah memberikan subsidi Rp 700 per kg," terang Dahlan.

Di saat jumlah sapi terus merosot belakangan ini, Dahlan berpendapat seharusnya subsidi pupuk organik harus diperjuangkan. Apalagi, sebetulnya, nilai subsidi untuk pupuk organik bagi petani ini tidak terlalu besar.  "Hanya Rp 800 miliar per tahun. Tidak ada artinya dibanding, misalnya, yang satu itu: k-o-r-u-p-s-i," tegasnya.

Sekadar informasi, DPR berniat mencabut anggaran subsidi pupuk organik karena dinilai tidak dirasakan langsung oleh petani. Ketua Komisi IV DPR RI, Rohmaturmurzy mengatakan, pencabutan subsidi pada pupuk organik lantaran kebutuhan akan pupuk tersebut lebih kecil dibandingkan pupuk anorganik sehingga subsidinya pun direlokasi ke pupuk anorganik.

Subsidi Tetap Ada, 

180 Pabrik Pupuk Tak Jadi Gulung Tikar

By Ilyas Istianur Praditya  on 18 Feb 2014 at 16:12 WIB

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan menyambut baik keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tetap memberikan subsidi pupuk organik kepada para petani di Indonesia. Keputusan itu diambil dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI pada Senin 17 Februari 2014."Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi pada Komisi IV DPR yang kemarin petang memutuskan mengembalikan subsidi pupuk organik bagi petani padi," ungkap Dahlan kepada wartawan, Selasa (18/2/2014).

Keputusan DPR tersebut juga memberikan harapan kepada para pengusaha pupuk. Dahlan pernah mengatakan, bila subsidi pupuk organik dicabut maka 180 pabrik kecil pupuk organik terancam gulung tikar."Saya yakin 180 pabrik kecil pupuk organik sangat gembira atas putusan itu, dan program pemulihan lahan sawah kembali berjalan," kata Dahlan.

Dahlan menambahkan, dirinya akan segera memerintahkan PT Petrokimia Gresik sebagai pembeli tunggal pupuk subsidi untuk segera menindaklanjuti keputusan DPR tersebut."Saya akan minta PT Petrokimia segera menindaklanjutinya, dengan cara meminta pabrik-pabrik kecil pupuk organik untuk buka lagi," kata mantan Dirut PLN itu.

Dengan begitu maka PT Petrokimia Gresik akan tetap membeli pupuk organik dari pabrik-pabrik tersebut dengan harga Rp 1.200 per kilogram (kg). Pupuk itu diolah kembali dengan teknologi modern dan dibuat standar. Misalnya ditambah mixtro (produk petrokimia). 

Tak hanya itu, pupuk itu juga harus dipanaskan dengan suhu 350 derajat celsius untuk mematikan gulma, bakteri, dan jamur yang merugikan tanaman padi. Setelah itu pupuk tersebut dijual ke petani dengan harga Rp 500 per kg.  "Dengan demikian, pemerintah memberikan subsidi Rp 700 per kg," terang Dahlan. (Yas/Ahm)

Subsidi Pupuk Organik akan Dihapus, 

Kementerian BUMN Cari Solusi

By Ilyas Istianur Praditya on 11 Feb 2014 at 12:43 WIB

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya mencari solusi untuk menghadapi subsidi pupuk organik yang akan dihapus oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal itu dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan. Menteri BUMN Dahlan Iskan pun mengumpulkan direktur perusahaan BUMN sektor pangan pada pekan depan. Rencana itu diungkapkannya terkait tindak lanjut pencarian solusi kepada para petani mengingat rencana subsidi pupuk organik yang mulai dihapus oleh Komisi IV DPR RI. "Di saat Indonesia ingin pertanian harus kuat, lalu di saat ingin ketahanan pangan harus kuat, tapi justru subsidi pupuk organik dihapus oleh DPR. Ini jalan keluarnya saya kumpulkan, ada tidak cara lain yang bisa dilakukan oleh BUMN," kata Dahlan di kantornya, Selasa (11/2/2014).

Menurut Dahlan, penghapusan subsidi ini akan menjadi isu yang cukup serius di beberapa daerah mengingat hal itu akan mempengaruhi tingkat produksi beras di Indonesia. "Karena ini menjadi isu yang sangat kuat di daerah, terutama Pak SBY beberapa bulan lalu di Jawa Tengah mencanangkan tahun 2014 go organik, ini kok malah subsidi pupuk organiknya dihapus," ujar Dahlan.

Pencabutan subsidi tersebut tidak hanya mempengaruhi para petani, melainkan juga para pengusaha pengolahan pupuk di daerah. Selama ini pengusaha pengolahan pupuk di daerah itu juga menjadi andalan para petani. Dahlan menambahkan, pupuk organik ini  juga berfungsi untuk mengembalikan kesuburan tanah. Pada zaman pemerintahan orde baru petani dicanangkan menggunakan pupuk kimia demi meningkatkan produktifitas secara signifikan. "Kemudian tanah sawah yang rusak karena terlalu banyaknya menggunakan pupuk kimia masa lalu, sekarang menghidupkan tanah kembali bagaimana kalau program subsidi ini dihapuskan," kata mantan Dirut PLN itu. (Yas/Ahm)